Kenaikan Paras Muka Laut 5-10 Milimeter Per Tahun
Thursday, April 22, 2010
Kondisi Permukaan tanah dan laut di indonesia
Kenaikan Paras Muka Laut 5-10 Milimeter Per Tahun
Wednesday, April 21, 2010
Tambahan pengetauan soal MARITIM
http://118.97.61.233/imrk/index.php?option=com_content&view=article&id=72:perbankan-tak-perlu-ragu-kucurkan-kredit-ke-industri-maritim&catid=1:berita-terkini&Itemid=48
| Perbankan Tak Perlu Ragu Kucurkan Kredit Ke Industri Maritim |
| WRITTEN BY ADMINISTRATOR |
| MONDAY, 02 NOVEMBER 2009 07:13 |
Mingguan Maritim sebagai negara kepulauan, pertumbuhan sektor indusrti maritim di Indonesia, ternyata masih jauh dari harapan. Sektor industri ini hanya mampu menyum bang pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar 1,6%. Padahal, di ne gara-negara maritim lainnya, seperti Jepang dan Korea Selatan, sektor industri maritim memegang peranan yang cukup dominan dalam PDB-nya. Salah satu faktor yang menyebab kan kurang maksimalnya peranan sektor industri maritim dalam men dukung perekonomian di Indonesia, akibat kurangnya dukungan per bankan nasional dalam mengucurkan kredit permodalan atau pembiayaan untuk menopang pertumbuhan industri ini. "Bayangkan saja, dari total Rpl.000 triliun kredit permodalan dan pembiayaan yang dikucurkan oleh perbankan nasional setiap ta hunnya, sektor industri maritim ha nya mendapatkan alokasi sebesar Rpl9 triliun. Artinya, angka terse but masih terlalu kecil dibanding kebutuhan kredit permodalan dan pembiayaan yang dibutuhkan sektor industYi maritim nasional," kata Di rektur Industri Maritim dan Jasa Ke teknikan (IMJK), Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika (IATT), Departemen Perindustrian (Depe-rin), Soerjono. Menurut Soerjono, kekhawatiran kalangan perbankan nasional dalam memberikan kredit permodalan maupun pembiayaan untuk sektor industri maritim, sangat tidak ber alasan. Karena, rasio kredit macet (NPL) untuk pembiayaan sektor industri maritim pada saat ini, ter golong sangat kecil dibanding sek tor industri lainnya. "Kinerja sektor industri maritim selama ini, terbukti sangat aman dan tidak rentan terhadap krisis. Kalau kalangan perbankan takut atau khawatir ketika akan mem berikan kreditnya, kan bisa minta pendampingan saja dari para ahli keuangan yang mengerti seluk-beluk industri maritim nasional," tegas Soerjono. Dorong perbankan Tapi yang pasti, tekad Soerjono untuk mengembangkan industri maritim nasional - terutama dalam memberikan dorongan untuk mem peroleh modal kerja dari perbankan nasional bagi galangan kapal di dalam negeri - tidak akan luntur. Pasalnya, Direktorat IMJK kini tengah meng upayakan agar Bank BNI 1946 mau memberikan permodalan dan pem biayaan bagi pembangunan kapal-kapal baru. "Kalau Bank BTN dikhususkan un tuk pemberian kredit perumahan, Bank BRI untuk pedesaan, maka BNI 1946 bisa memberikan dukung an permodalan untuk perkapalan. Apalagi, lambang Bank BNI itu kan perahu layar," ucap Soerjono. Di sisi lain, lanjutnya, pemberian kredit kepada industri maritim do-mestic perlu dioptimalkan, karena Inpres No. 2/2009 tentang Pening katan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah mengamanat kan itu. Instansi seperti Pol Air, Bea dan Cukai, Departemen Perhubung an, Departemen Kelautan dan Per ikanan, Departemen Pertahanan, Departemen Energi Sumber Daya Mineral, PT Pertamina, BP Migas dan lainnya, pasti membutuhkan armada kapal menggunakan anggaran pe merintah. Adanya niat BP Migas untuk membuat kapal-kapal baru di dalam negeri, itu adalah terobosan. Kemu dian diikuti oleh PT Pertamina yang memesan dua unit kapal tanker 3.500 DWT senilai US$24 juta dari galangan PT Daya Radar Utama (DRU). "Jika instansi pemerintah lain mengikuti jejak Pertamina dan BP Migas, saya yakin industri maritim kita akan maju. Tanpa majunya in dustri maritim suatu negara, maka industri manufaktur dan industri lain nya juga bakal tidak bisa berkem bang," ujar Soerjono seraya menye but kemampuan galangan nasional telah mampu membuat kapal 50.000 DWT. Yang berat, tambahnya, perbank an belum mengubah persyaratan pinjaman yang cukup berat, yakni nilai collateral (jaminan) sebesar 150% dan debt equity ratio 65-35%. Alasannya, industri ini berisiko tinggi, lambat dalam pengembalian pinjaman dan memiliki kredibilitas rendah. Sebab, bagi perbankan, ka pal bukan aset yang likuid. "Karena itu, kita perlu meyakinkan dan melindungi perbankan. Caranya dengan pendampingan dari para ahli yang mengetahui seluk beluk keu angan industri maritim. Saya kira perbankan nasional tidak perlu ragu ' dan khawatir, apalagi setiap proyek i pemerintah itu sudah ada alokasi anggarannya," ucap Soerjono. |
Government, private firms build shipbuilding industrial cluster The government, in partnership with private companies, is constructing an industrial cluster for shipbuilding on 400 hectares of land in Lamongan, East Java. The cluster, estimated to be worth Rp5.9 trillion, will have the capacity to produce two large vessels and repair 100 vessels a year. The total investment will include the construction of production facilities, supporting infrastructure and public facilities. Soerjono, director for Maritime Industry and Engineering Services at the Industry Ministry, said the government would control 26.6% of the total investment, while the East Java administration would control 2.8%. "In that cluster, there will be six 50,000-DWT shipbuilders, 14 10,000-DWT shipbuilders and supporting facilities," Soerjono said Thursday. Budi Darmadi, Director General for Transportation, Telecommunication and IT Industries at the ministry, said the cluster would commence operation next year, starting with the production of small vessels. He said the existing national capacity of 165,000 DWT per annum would be unable to meet increasing demand predicted to peak at 500,000 DWT in the next five years as an influx of orders was expected from Asia and Europe. Darmadi added annual domestic demand amounted to 590 general cargo ships, including 50 container ships, 12 bulk ships, 70 tugboats, 44 passenger ships, 80 fishing vessels and 25 roll-on/roll-off vessels. The government investment is being made through state-owned PT Dok & Perkapalan Surabaya (DPS). The rest of the investment, 70.8%, is divided among three private investors: PT Dok Pantai Lamongan, PT Lamongan Industrial Shorebase and PT Lamongan Marine Industry. The new cluster in Lamongan will support the ongoing operation of another shipbuilding cluster in Surabaya - the Surabaya Shipbuilding Industry Cluster (KIKAS), in operation since 2006. The cluster was established in Surabaya under the auspices of the Industry Ministry. Currently, the core members are shipbuilders including state-owned PT PAL and privately owned DPS, PT Dumas Shipyard, PT Adiluhung and PT Ben Santosa. Source : Indonesian Ministry of Finance. |
YOU ARE HERE: HOME / EKONOMI / INDONESIA
Indonesia Jangan Menyerah Sekalipun Sulit Implementasikan Inpres Pada Tahun 2011 Mendatang
penyediaan kesempatan kerja kumulatif sebanyak 10,24 juta orang.
Tuesday, April 20, 2010
Galangan Kapal: modal besar slow yielding, itu sebabnya
| Masih Dipandang Sebelah Mata |
| Sunday, 18 April 2010 | |
| INDUSTRI perkapalan di Indonesia berpotensi memiliki daya saing di dunia. Setidaknya hal itulah yang diungkapkan Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo). Di mana pertumbuhan permintaan bangunan kapal baru di Indonesia berkembang secara signifikan.Tetapi, permintaan yang berkembang tersebut tidak bisa diimbangi dengan kemampuan memproduksi kapal baru. Meski pertumbuhan galangan kapal nasional (galkapnas) didukung Inpres 5/2005 dan UU 17/ 2008,tetap saja perkembangannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Iperindo, ada sejumlah faktor yang menjadi penghambat perkembangan galkapnas. Di antaranya faktor kebijakan moneter dan fiskal, masih sulitnya mengakses dana perbankan, dan tingginya bunga yang dibebankan kepada industri perkapalan. Menurut dosen Fakultas Teknik Kelautan Universitas Dharma Persada Donny Achiruddin, harga kapal yang dihasilkan industri dalam negeri kurang kompetitif dibanding sejumlah negara, termasuk negara tetangga. Hal ini disebabkan industri galangan kapal harus membayar pajak dua kali lipat. Sebagian besar komponen (sekitar 70–80% ) masih impor dari luar negeri. Pada proses impor perusahaan dibebankan pajak sekitar 10%. Pajak 10% juga diwajibkan ketika penjualan kapal. Hal ini berbeda dengan sejumlah negara lain yang tidak menerapkan dua kali pajak. ”Pembebanan dua kali pajak pada industri perkapalan tentunya akan membuat harga kapal di dalam energi lebih besar dibanding negara lain,”kata Donny. Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterlibatan pembiayaan perbankan.Menurut Donny,selama ini perbankan enggan menyalurkan kredit kepada industri perkapalan. Mereka beranggapan, industri perkapalan penuh risiko karena kontrol terhadap industri ini sulit. ”Mereka sepertinya beranggapan kapal mudah saja hilang di laut,” tukas Donny. Selain itu, jika mereka mengajukan kredit, yang menjadi jaminan untuk pihak bank harus berupa barang yang ada di darat, seperti tanah. Sedangkan kekayaan di laut seperti kapal tidak bisa dijadikan jaminan.Artinya, dana dari perbankan pun tidak mudah turun untuk industri perkapalan. Akibatnya, sering kali perusahaan yang akan membuat kapal harus membebankan dana awal pada pihak pemesan, misalnya hingga 50% dari dana pembuatan kapal. ”Hal ini cukup memberatkan. Padahal, perkapalan adalah industri padat karya,” kata alumnus Institut Teknologi Sepuluh November ini. Kendala itu ditambah dengan besarnya bunga yang harus dibebankan kepada industri perkapalan. Dalam hal ini, berlaku mekanisme pasar. Besarnya permintaan modal kredit perbankan dari industri perkapalan yang tidak diimbangi dengan penyediaan dana menyebabkan bunga yang dipatok perbankan pun besar.Akibatnya, berimbas pada daya saing industri perkapalan Indonesia. Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawandy juga mengakui, pendanaan untuk investasi dan modal kerja belum mendapatkan dukungan perbankan. Iklim usaha juga tidak kondusif. Dia mencontohkan, untuk industri pelayaran telah dibebaskan beban PP 10% tetapi bahan baku dan komponen kapal untuk industri perkapalan tetap dikenakan. ”Sehingga, menjadi biaya bagi industri perkapalan. Dan ini, akhirnya membuat tarif dok dan perkapalan menjadi tidak kompetitif,” kata Edy. Selain dua faktor di atas, fasilitas yang dimiliki industri sebagian besar sudah tua (out of date). Masalah lain adalah selama ini lahan yang digunakan industri galpanas sebagian besar berada di daerah kerja pelabuhan dan hak pengelolaan lahan (HPL)-nya dikuasai PT Pelindo. Iperindo berharap, dengan telah terbitnya UU 17/2008 tentang pelayaran dan diikuti adanya PP 61/2009 tentang kepelabuhan diharapkan penguasaan lahan daratan dan perairan yang selama ini HPLnya dikuasai PT Pelindo, konsesinya akan beralih kepada pemerintah dalam otoritas pelabuhan. Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, usia peralatan dalam industri perkapalan sudah tua menimbulkan sejumlah permasalahan. Misalnya, kapasitas penggunaan alat tersebut menjadi sangat terbatas. Dia mencontohkan crane, alat yang dipergunakan untuk memindahkan bahan berat tersebut, dalam industri kapal seperti baja,banyak yang sudah usang.Akibatnya, daya angkut untuk mengangkat sesuatu pada industri perkapalan menjadi terbatas dan membutuhkan waktu lama. Contoh lain adalah alat untuk tempat perbaikan kapal juga banyak yang sudah uzur.Hal ini akan berdampak pada daya saing industri perkapalan dalam negeri.Apalagi industri perkapalan dalam negeri kebanyakan didominasi pada perbaikan kapal daripada pembuatan kapal baru. Sekalipun ada pembuatan kapal baru,umumnya kapal-kapal kecil misalnya kapal berlambung fiber. Kendala lain adalah masih sangat tergantungnya industri perkapalan pada HPL yang ”numpang” pada PT Pelindo. Menurut Siswanto, dengan status ”numpang” ini membuat industri perkapalan dengan mudah dianaktirikan. Misalnya, jika ada antrean kapal antara dalam proses perbaikan dan bongkar muat, tentu dengan mudah Pelindo mendahulukan yang bongkar muat,yang tentunya lebih menghasilkan pemasukan. Akibatnya,kapal yang akan mengalami perbaikan tidak mudah masuk pada galangan kapal yang memang masih berada di areal pelabuhan tersebut. Padahal,jika ada kelebihan keleluasaan lahan di pelabuhan bukan tidak mungkin industri kapal lebih berkembang. Industri perkapalan bisa lebih terkumpul dalam satu lokasi dan memudahkan proses pembuatan kapal. Misalnya, pabrik atau pemasok permesinan, galangan kapal, pabrik rantai kapal,dan lainnya bisa berkumpul di satu tempat yang menjadi kluster maritim. Saat ini industri perkapalan di Indonesia masih terpisah-pisah dan lokasinya berjauhan. Antara galangan, permesinan, dan bahan tidak di satu tempat yang berdekatan sehingga akan membuat cost yang lebih besar. Berbeda misalnya dengan Singapura di mana tempatnya tidak berjauhan.Misalnya,perusahaan galangan kapal milik Singapura ada di Batam,kemudian mesinnya ada di Singapura, begitu juga sejumlah kebutuhan industri kapal lainnya yang jaraknya berdekatan. Hal ini membuat daya saing bisa lebih ditingkatkan. Karena itu, Iperindo mengharapkan agar daya saing industri galangan kapal nasional bisa lebih meningkat perlu adanya sejumlah dukungan dari pemerintah.Seperti dukungan permodalan di dalam proyek pembangunan kapal, juga adanya suku bunga khusus bagi industri perkapalan dan memberikan insentif pajak.Perbankan juga diharapkan tidak memberlakukan pengenaan collateral 135–150% dari jumlah pinjaman. Iperindo juga mengharapkan perlu memperluas PP 38/2003 agar industri galangan kapal juga mendapatkan PPN sama seperti pada perusahaan pelayaran. Harapan lain adalah perlu pelaksanaan equal treatment antara impor kapal (seutuhnya) dengan impor komponen kapal. (abdul malik/islahuddin) |
Saturday, April 3, 2010
Kapal ini di design oleh para ahli SWISS, yang tidak punya laut. Dibuat di Jerman


Die ganze Aktion ist in erster Linie als Promo für die erneuerbaren Gedacht und wird von den Medien genau beobachtet. Ein Erfolg der Aktion hätte sicherlich einen positiven Effekt auf das Image der erneuerbaren Energien.

Wednesday, January 20, 2010
Ini salah satu sumber data: CIA FactBook
MONDAY, AUGUST 17, 2009
Data-data Maritim kita
Definition: This entry gives the total length of the boundary between the land area (including islands) and the sea.
Source: CIA World Factbook - Unless otherwise noted, information in this page is accurate as of December 18, 2008
Republic of Indonesia
Encyclopedia Article
Find | Print | E-mail | Blog It
Multimedia
76 items
Dynamic Map
Map of Republic of Indonesia
Article Outline
Introduction; Land and Resources of Indonesia; The People of Indonesia; Arts and Culture; Economy of Indonesia; Government of Indonesia; History of Indonesia
C Coastline
Due to the large number of islands, Indonesia has about 54,716 km (about 33,999 mi) of coastline, much more than most countries. The country claims all waters surrounding its islands to 12 nautical miles (22 km/14 mi) from the coastline. Indonesia’s exclusive economic zone, an area of the ocean in which the country controls fishing and other rights, extends 200 nautical miles (370 km/230 mi) from its shore.
Much of the northeastern coast of Sumatra and the coasts of Kalimantan and Papua are low and swampy with extensive mangrove forests. Along the coastal regions of northern Java, northeastern Sumatra, and southwestern Sulawesi, local villagers have developed ponds in the brackish tidal waters of mangrove forests. The ponds are used for the farming of fish and prawns. When world prawn prices rose in the early 1980s, villagers expanded the ponds into paddy fields lying further inland. They used pumps to mix seawater and irrigation water to help the fish and prawns thrive.
In stark contrast, the coastlines along the southern edges of Sumatra, Java, and some of the smaller islands of eastern Indonesia (such as Bali, Lombok, Sumbawa, and Sumba) are exposed to the swells that roll in from the Indian Ocean. These areas contain some of the world’s best surfing beaches, attracting large numbers of tourists. Bali is particularly renowned for its beaches. Tourists are also attracted to the coral reefs and atolls that extend down the southwestern coast of Sulawesi and surround many of the smaller islands of eastern Indonesia.
D Plants and Animals
With 40,000 species of flowering plants, including 3,000 trees and 5,000 orchids, Indonesia has a greater variety of flora than the tropical regions of Africa or the Americas. Indonesia is home to the very large and smelly corpse lily (see Rafflesia). Orchids are also abundant, and Indonesia is home to the largest of all orchids, the tiger orchid. The insect-trapping pitcher plant is found throughout western Indonesia.
Tuesday, January 19, 2010
Pergilah ke laut ....
Anwari Doel Arnowo
SEKEDAR TAMBAHAN BERHARGA:
1. Waktu RI diproklamasikan pada tahun 1945, luas laut kita adalah L Kilometer Persegi. Hari ini kita sudah sah memiliki ukuran laut yang luasnya sudah 60 (enam puluh) kali L Kilometer Persegi. Itu semua berkat Deklarasi Juanda pada tahun1957an dan diteruskan sampai Hukum Internasional mau mengakui bahwa Laut kita diakui oleh Dunia International dan PBB. Bukan saja Laut di dalam Zona Ekonomi kita itu milik kita, sampai dasar laut kita dan isi bumi yang berada di bawahnya adalah sah milik RI.
2. Belum cukup sampai di situ saja. Seluruh udara dan angkasa di atas kepulauan kita adalah juga merupakan hak kita, sehingga pihak asing manapun harus mendapat ijin dari RI kalau melintasinya.
3. Ironisnya: Kita tidak memiliki peralatan yang cukup untuk menjaga milik kita itu: Lautan dan Udaranya. Saya adalah seorang Naval Achitect - Arsitek Kapal, yang belajar di Jepang. Seumur hidup saya telah terpaksa tidak bisa berprestasi di bidang pembangunan kapal. Sebuah Industri Kapal bermodal luar biasa besar dan returnnya amat lama (slow yielding) dan biasanya dipelopori oleh pemerintahnya dan memerlukan proteksi. Perhitungan saya sekolah saya selesai pada tahun 1964 dan Industri Pabrik Baja Krakatau Steel telah siap untuk menunjang Industri Galangan Kapal. Ternyata politik lebih penting daripada industri berat seperti pabrik baja dan negara dikuasai oleh orang-orang yang daratan minded seperti telah disukseskan oleh segala tingkah dan perilaku para penguasanya, yang hanya mementingkan daratan saja, sesuai dengan tujuan penjajah belanda dalam upaya mementingkan daratan saja, dan lautan dikuasai oleh VOC dan akhirnya KPM.
4. Saya bukan mengemukakan keluhan karena tidak kebagian rejeki dalam dunia Maritim, akan tetapi saya melihat apa yang dikemukakan tulisan yang disajikan Bung John Oei mengenai Jepang yang doyan ikan itu dari kacamata saya.. Jepang dan Taiwan, Pilipina serta Thailand dan mungkin Malaysia juga, amat menikmati semua KE-TIDAK-BERDAYA-AN RI dalam mengelola, menjaga dan memanfaatkan wilayah lautnya. Mereka berpesta pora dengan negara kita yang lemah karena korupsi, Angkatan Lautnya saja kalah dengan kelengkapan Angkatan Laut Singapura.
5. Sekarang RI harus sesegera mungkin, karena sudah terlalu lama sekali abai masalah Maritim, seharusnya mendorong semua lapisan masyarakatnya mencintai laut, memanfaatkan laut untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Pemerintah harus mendanai cara-cara mudah menyiapkan pangan dari laut. MIND SET kita harus berubah total. Menanam padi bukannya jelek, tetap bisa ditingkatkan, tetapi Laut, sekali lagi LAUT, JANGAN SEKALI-KALI DILUPAKAN
6. Saya pernah menemukan bacaan di National Library, di Middle Road, di Singapura yang menyebutkan bahwa pernah ditemukan sebuah kapal dagang terbuat dari kayu jati, dan itu dikatakan sebagai kapal orang Jawa di China. Pedagang Jawa pernah sibuk berlayar ke
7. Harapan saya: kita hentikan sebisa mungkin berbicara politik dan agama dengan kadar seperti sekarang ini. Manusia
8. Panjang Pantai kita (batas darat dan laut) itu panjangnya 54000 (
Panjang pantai kita sesuai dengan zona ekonomi dikirakan mencapai panjang 80.000 kilometer.
9. Kita bisa mendidik rakyat kita bekerja di industri dasar yang rakyat biasa bisa mengerjakannya, tanpa gangguan bunga uang di bank atau pergerakan modal di pasar bursa. Mereka bisa membuat diri mereka bukan saja nelayan mencari ikan, akan tetapi juga menjadi petani lautan. Membiakkan ganggang laut yang daunnya bisa dikonsumsi orang Jepang dan jangan lupa mutiarapun adalah produk hasil laut.
Mau tunggu apa lagi??
Tidak bisa berenang??
Itu bukan halangan. Belajar berenang kalau memang dirasa perlu!!
Takut mati terbenam?? Sama saja di darat juga bisa mati!!
Buatlah kapal, jadi tidak selalu perlu dan bergantung kepada kemampuan berenang saja. Carilah pemimpin yang memiliki mental kelautan, bukan daratan saja. Sekali lagi daratan juga penting akan tetapi lautan jangan pernah ditinggalkan dan dilupakan.
SEKARANG INI: Pelayaran dan pengangkutan di Laut-Laut antar pulau dikuasai oleh kapal-kapal asing. Ikan-ikan kita dicuri oleh negara-negara tetangga kita, termasuk Jepang. Kalau kapal-kapal pencuri ini tertangkap lalu hilang beritanya, jangan heran. Anda bisa menduga sendiri apa yang terjadi. Padahal nilai pencuriannya mencapai bermiliar-miliar Dollar Amerika Serikat setiap tahunnya. Tiada hari tanpa pencurian. Kalau saya makan sushi di
Bangunlah semangat kelautan di sekeliling anda, sekarang juga.
Salam saya,
Anwari Doel Arnowo
From: Arifin Abubakar
To: B.DORPI P.
Sent:
Subject: Re: [ClubSixty] Re: Fwd: Nelayan Jepang
Tulisan Cak Doel sangat menyentuh perasaan kebangsaan kita. Reaksi pertama yang timbul pada saya adalah membuka website www.presidensby.info untuk mencari bagaimana caranya meneruskan e-mail Cak Doel ini kepada SBY.
Terus terang saya kecewa karena tidak (belum?) menemukannya.
E-mail Cak Doel haruslah sesegera mungkin dapat kita teruskan ke Istana.
Adalah harapan kita bahwa jeritan seorang Cak Doel yang mewakili jeritan jutaan bangsa
Supaya kita bangun dari tidur dan mimpi panjang bahwa kita adalah bangsa yang besar. Mimpi yang menyatakan bahwa kita adalah bangsa yang kaya. Sedemikian kaya dan suburnya sehingga tongkat pun kalau dilempar keluar rumah konon akan tumbuh menjadi pohon. Berdaun dan berbuah yang bisa dimanfaatkan. Konon itu dikatakan oleh para pemimpin kita dahulu. Dan ternyata "termakan" oleh kita-kita si Melayu bodoh ini sampai sekarang. Jadi apabila ada diantara kita yang tahu alamat e-mail SBY, tolong forward tulisan Cak Doel dibawah ini kepada beliau. Karena kita telah lupa bagaimana cara bangun dari tidur dan mimpi yang panjang. Kita masih perlu tangan orang lain untuk membangunkan kita. Ternyata kemandirian untuk bangun sendiri pun kita tidak punya lagi.
Kita telah tumbuh menjadi bangsa yang beragama karena rindu dengan surga dan takut pada neraka. Bukan beragama karena sadar akan tanggung jawab kita sebagai umat manusia untuk memelihara dan memajukan peradaban manusia yang bermartabat. Kita tumbuh sebagai umat yang beragama secara eksklusif dengan keyakinan yang haqqul yaqin bahwa "kita" akan "DENGAN SENDIRINYA" masuk surga, karena "kita" adalah the "SELECTED" umat. Karena itulah timbul rasa superioritas yang sungguh keliru bahwa "mereka" salah dan hanya "kita" yang benar. Jadilah kita sebuah umat yang berani mengangkangi kebenaran tunggal. Kita lupa bahwa kebenaran hakiki adalah Tuhan itu sendiri, dan bahwa apa yang kita claim sebagai "kebenaran" hanyalah sesuatu yang nisbi. Jadilah kita umat yang menuhankan agama dan lupa menuhankan Tuhan. Untuk itu kita pun siap menghalau "mereka" supaya "kita" tetap "suci". Untuk itu kita pun tidak segan lagi membunuh "mereka". Bersalah atau tidak bersalah. Berdosa atau tidak berdosa. Tak jadi soal. Kalau pun kita terbunuh dalam upaya itu, tak perlu cemas. Tak perlu khawatir. Karena bukankah belasan kalau tidak puluhan bidadari telah menunggu dibalik kematian yang kita cari sendiri ?
Kita telah tumbuh menjadi bangsa yang kehilangan indentitas. Bahkan rela membuang identitas sendiri untuk meminjam identitas bangsa lain, kultur lain. Demi image "kemajuan". Atau demi image "agama" (supaya tampak lebih "suci"). Karena itu kita pun ikut-ikutan memuja para selebrities sebagaimana kultur lain dalam komunitas lain memuja para selebrities mereka. As if that is that is THE thing to do supaya bisa (dianggap) maju. Keluarga yang anggota keluarga besarnya ada yang menjadi selebrity serta-merta terangkat martabatnya menjadi keluarga yang terhormat.
Dan sadar bahwa tidak semua orang mampu meraih "kedudukan terhormat" seperti itu, maka media pun sibuklah menyuap bangsa kita dengan serba sinetron yang berkisar pada lingkungan yang mewah, penampilan yang wah, cerita yang picisan, as if that is THE thing to do supaya bisa (dianggap) "IN".
Jadilah kita bangsa yang serba dangkal, sedangkal sinetron yang kita tatap setiap malam. Hilanglah waktu yang demikian berharganya untuk menjalankan ritual berdiam diri didepan kotak yang bernama TV menonton berjam-jam setiap malam, nyaris sepanjang hari, idola-idola yang jual tampang di sinetron antah-berantah. Waktu yang sungguh demikian berharganya karena sesungguhnya bisa digunakan untuk membaca, bertukar pikiran, berdiskusi, meluaskan wawasan. Berapa persen anak muda kita yang meniti karier untuk menjadi selebrity dan berapa persen dari anak muda kita yang merasa terpanggil untuk membangun wawasan kebangsaan melalui ilmu yang diabdikan untuk kemajuan bangsa ?
Kita telah tumbuh menjadi bangsa yang memuja materi. Kemuliaan seseorang kita ukur dengan berapa besar rumahnya dan berapa banyak mobilnya. Itulah yang telah memicu banyak orang untuk mencari dan menimbun harta pribadi. Supaya cukup untuk tujuh keturunan. Itulah pula yang telah memicu perilaku korupsi ditingkat yang berkuasa. Ditingkat yang tidak berkuasa, itulah pula yang telah memicu perilaku mencuri, merampok dan seribu satu perangai tak terpuji lainnya. Di tataran atas segala dosa itu ditebus dengan berhaji dan berumrah secara rutin, untuk "cuci dosa". Berapa banyak harta yang musnah karena upaya "cuci dosa" itu yang karenanya luput dari para fakir miskin, demi supaya para hartawan bisa lepas dari dosa mereka ?
Sementara itu orang lain, bangsa lain, maju terus meninggalkan kita. Kita yang amat terlalu senang dibuai mimpi. Mereka mengejar ketertinggalan dengan membangun infrastruktur negeri. Bukan dengan bermimpi. Tapi dengan kerja keras yang terfokus. Kerja keras seluruh komponen bangsa. Sedangkan kita sibuk membangun infrastruktur dompet kita sendiri-sendiri. Mereka datang merampok laut kita. Kita diam saja. karena memang tak bisa apa-apa. Mereka rebut pulau-pulau terluar kita satu per satu. Kita diam saja. Karena memang tidak bisa berbuat apa-apa.
Kita sudah hapus kata "bangun" dari kamus bangsa kita.....
Salam,
Abang